Pemerintah Diminta Kurangi Belenggu Impor Bahan Makanan Pokok

pojokdepok.com -, Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengurangi belenggu impor bahan makanan pokok untuk mencegah ancaman stunting.

“Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dari berbagai sisi, termasuk langkah penyediaan bahan pangan tinggi gizi secara mudah dan murah,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9/2021).

Menurut Netty, kesejahteraan rakyat sulit tercipta jika pemerintah masih bergantung pada impor bahan pangan. Netty mengungkapkan, data BPS dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2021, Indonesia mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok senilai US$ 8,37 miliar atau setara dengan Rp 118,9 triliun.

Bedasarkan sumber yang sama, lanjut Netty, untuk komoditas jagung  sepanjang Januari-Agustus  sudah impor sebanyak 592.101,7 ton, sedangkan impor  ikan segar sebanyak  507,8 ton.

“Kita seharusnya prihatin dan sedih dengan kondisi ini. Pemerintah harus mencari akar masalahnya, mengapa  dengan luas laut  mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia masih bergantung pada impor ikan.  Seharusnya  potensi ini digali dan  dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan,” ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR ini menyebut, kondisi tingginya impor bahan pangan Indonesia ini menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, semakin mengancam angka stunting di Indonesia.

“Indonesia  berpotensi kekurangan pangan jika tidak segera membangun kemandirian pangan. Ini dapat menjadi ancaman serius bagi penurunan  stunting  yang saat ini kita menjadi juara keempat dunia,” terangnya.

“Harusnya pemerintah lebih memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan petani, tidak hanya sebatas swasembada pangan tapi juga harus diikuti dengan swasembada gizi” sambungnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah memaknai  momentum  Hari Tani Nasional 24 September 2021 untuk membangun komitmen dan aksi membahagiakan petani.

Kemudian, Netty juga mengingatkan pemerintah agar memberdayakan  petani dan menyejahterakan kehidupan mereka agar kemandirian pangan tercapai dan ancaman stunting dapat dicegah.

“Jangan sampai Indonesia negara agraris akhirnya kehilangan petani karena turunnya minat generasi muda untuk menjadi petani,” pungkasnya.[TIM]