pojokdepok.com -, Semua pihak mulai dari sekolah, orang tua, dan Satgas Covid-19 harus saling bersinergi dalam kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sinergi harus dijalankan dengan intens.
“Kami meminta agar sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua dan satgas Covid-19 di jalankan dengan intens, agar setelah PTM di laksanakan, tidak menjadi klaster Covid-19 baru di dunia pembelajaran,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).
Ace menjelaskan, untuk proses pembelajaran tatap muka sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Politisi Partai Golkar itu pun berharap ke depan lembaga pendidikan madrasah tidak kalah hebat dari sekolah-sekolah lain.
“Untuk syarat pembelajaran tatap mukanya, sekolah ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan untuk para muridnya,” jelasnya.
“Ini akan mendukung dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif untuk belajar dengan nyaman, saya berharap Madrasah tidak kalah hebat dengan sekolah lain,” sambungnya.
Di sisi lain, Ace menilai penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia semakin baik, yang ditandai dengan angka kasus positif yang perlahan sudah mulai menurun.
Hal itu memungkinkan untuk sekolah melakukan, kata Ace, khususnya di sekolah madrasah, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Dunia pendidikan secara perlahan harus sudah dimulai dengan hadir fisik, proses pendidikan tatap muka harus dilakukan dengan perlahan. Untuk sekolah harus menyediakan fasilitas standart protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pendeteksi suhu tubuh, dan juga ruang isolasi untuk siswa yang sakit,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Jumeri menyatakan terdapat empat miskonsepsi mengenai isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang saat ini beredar di masyarakat.
Jumeri menuturkan, miskonsepsi pertama adalah mengenai terjadinya klaster akibat PTM terbatas.
“Angka 2,8% satuan pendidikan itu bukanlah data klaster Covid-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19. Sehingga, lebih dari 97% satuan pendidikan tidak memiliki warga sekolah yang pernah tertular Covid-19,” tutur Jumeri dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/9/2021).[]