pojokdepok.com – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong BPK RI atau KPK untuk melakukan audit dan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis tes PCR. Pasalnya, tes PCR yang dijadikan lahan bisnis tersebut menyebabkan rakyat dirugikan, sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia.
Syarief Hasan menilai, pemerintah harus segera mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. “Banyak masyarakat yang mulai tidak percaya dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang berbisnis tes PCR. Karena itu, pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan melakukan audit yang melibatkan BPK RI,” ungkap Syarief dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Syarief Hasan juga mengingatkan kepada pejabat publik agar tidak terlibat dalam bisnis-bisnis tersebut. “Pejabat publik tidak seharusnya terlibat atau memberikan keleluasaan kepada perusahaan yang berbisnis tes PCR tersebut yang berpotensi sulit diakses harganya oleh masyarakat,” ungkap Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebut, BPK RI harus melakukan audit tersebut harus dilakukan secara menyeluruh. “Mulai dari sistem penunjukan perusahaan, penentuan harga yang disampaikan ke masyarakat, hingga keuntungan yang diraihnya dan sebagainya,” ungkap Syarief Hasan.
Tak hanya itu, Syarief Hasan juga menyebutkan, BPK RI juga perlu melakukan audit terhadap pemegang saham dari perusahaan tersebut. Hal itu penting dilakukan untuk melihat keterlibatan berbagai pihak di dalam perusahaan tersebut.
Syarief Hasan juga menegaskan, aparat hukum Jaksa Agung/KPK harus mengusut dan apabila terdapat unsur pidana ataupun perdata. “MK sudah mengabulkan sebagian muatan dari UU No. 2 Tahun 2020 sehingga jika memang ditemukan kerugian negara, atau itikad tidak baik dari mereka, atau melanggar peraturan perundang-undangan, aparat hukum dapat menggugat mereka, baik pidana maupun perdata,” katanya.
Politikus Senior Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah untuk dapat terus menekan harga tes PCR yang masih terbilang tinggi. “Pemerintah harus menindak secara hukum perusahaan-perusahaan jika ditemukan monopoli pasar dan membuat harga tes PCR menjadi tinggi. Masyarakat kini tengah kesulitan di tengah pandemi, terlebih dengan harga tes PCR yang masih sangat tinggi,” pungkas Syarief Hasan. [] (TIM)