pojokdepok.com -, Konferensi Tingkat Tinggi perubahan iklim COP26 baru-baru saja berlangsung. Perhelatan ini menindaklanjuti Perjanjian Paris 2015 yang belum optimal.
Sebagai pemilik luasan hutan terbesar ketiga dunia, Indonesia menjadi sorotan internasional sebagai negara penyerap karbon dan menjadi negara paling terdampak krisis perubahan iklim.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B. Najamudin menjadi salah satu pembicara dalam sesi yang membahas peran pelaku bisnis dan pengelolaan hutan dengan tema Support to smallholder to Sustainable Forest and Agriculture Commodity Trade yang diselenggarakan di Pavillion Indoneaia Glasgow COP26 oleh UNFCCC, Climate Change Convention pada Senin, 8 November 2021.
Dalam Pidato berbahasa Inggris, Pimpinan DPD RI ini menjelaskan strategi mitigasi dan adaptasi sektor industri komoditas pertanian-kehutanan dalam menghadapi perubahan iklim di hadapan ratusan audiens asing.
“Tantangan perubahan iklim juga menuntut para pemimpin dunia dunia untuk meningkatkan upaya mitigasi melalui strategi pengelolaan kawasan hutan secara produktif dan mendorong umat manusia untuk berusaha beradaptasi dalam pola konsumsi dengan pendekatan diversifikasi pangan,” ungkap Sultan dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).
Lebih lanjut, mantan wakil Gubernur Bengkulu ini, menegaskan bahwa keberadaan suku Badui di Banten, suku Dayak di Kalimantan, suku asmat di Papua dan suku Anak Dalam di Sumatera dan suku-suku lainnya di hutan Indonesia adalah bukti perlindungan terhadap kerusakan ekologi secara radisional mampu memberikan harapan bagi pemenuhan kehidupan, perkembangan dan pemerataan ekonomi, serta indeks kebahagiaan masyarakat yang baik di suatu kawasan.
“Dengan kata lain, kami berpandangan bahwa eksistensi Indigenous People dan Local Community di banyak kawasan hutan hujan tropis merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari semua pendekatan kebiijakan dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bukan saja dengan perhitungan skema perdagangan karbon dan pendekatan pembiayaan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan korporasi, karena kami percaya bahwa Indigenous People dan Local Community merupakan entitas kemanusiaan dan menjadi bagian dari solusi dari krisis iklim yang perlu dihormati Hak-hak kemanusiaan-nya,” tegasnya.
Sehingga, senator muda asal Bengkulu itu pun tak sungkan memuji pendekatan kebijakan perhutanan sosial Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan komunitas petani kecil dan kawasan hutan.
Selain itu, Sultan juga mengkritisi gagalnya para pemimpin eksekutif negara-negara di dunia saat ini dalam mengendalikan laju peningkatan emisi karbon sesuai batas maksimal yang ditetapkan pada Paris Agreement.