pojokdepok.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pihaknya tidak memiliki rencana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden ataupun menunda Pemilu 2024.
“Di Komisi II tidak ada wacana terkait dengan itu (penundaan Pemilu). Komisi II sampai hari ini firm bahwa Pemilu itu (dilaksanakan) 2024,” kata Saan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, (11/1/2022).
Pernyataan Saat tersebut merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyatakan kalangan pengusaha ingin waktu Pilpres diundur. Menanggapi hal tersebut, Saan menyarankan supaya Bahlil fokus kepada tugasnya sebagai Menteri, terutama fokus memulihkan investasi di Indonesia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dan itu juga sedikit akan membantu terkait dengan pemulihan ekonomi dan kita berharap semua karena sekarang sedang fokus menangani pandemi, menangani recovery pasca pandemi. Maka para pejabat jangan membuat suasana politik menjadi lebih gaduh. Jadi konsentrasi saja di tugasnya masing-masing,” kata Saan.
Politikus Partai NasDem tersebut juga menuturkan, pihaknya akan melakukan rapat pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah guna menghindari munculnya spekulasi-spekulasi liar terkait mundurnya Pemilu 2024. Nantinya dalam rapat itu akan segera ditetapkan jadwal Pemilu 2024.
“Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan kapan Pemilunya di tahun 2024, maka spekulasi terkait dengan pengunduran masa jabatan itu akan terbantahkan,” katanya.
Saan juga menegaskan, usulan Bahlil tersebut menyalahi konstitusi yang mengatur Pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. “Jadi itu kalau misal diundur banyak sekali konsekuensi dan tentu itu akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan juga recovery pasca pandemi,” tandas Saan.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.
“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” kata Bahlil saat menjadi narasumber dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, Minggu (9/1/2022). []