pojokdepok.com -, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia perlu disempurnakan. Setidaknya pada lima isu krusial.
“Kalau kita lihat sekarang pertama saya mau sampaikan bahwa ada beberapa isu sebenarnya kalau kita bicara tentag penyempurnaan sistem demokrasi dan sistem pemilu kita,” kata Doli dalam diskusi online bertajuk “Kontestasi Politik pada Kekuatan Elektabilitas Individu Atau Parpol Menjelang Pilpres 2024” yang dilaksanakan secara daring, Jumat (11/2/2022).
Pertama, kata Doli, ketika ingin melakukan perubahan UU terkait pemilu, pembahasan tentang presidential treshold perlu diselesaikan.
baca juga:
“Kedua parlementary treshold, kedua ini saling terkait dengan yang ketiga. Besaran jumlah kursi per dapil. Kedua ketiga ini sering dikaitkan dengan penyederhanaan sistem kepartaian kita, saya termasuk orang yang meyakini bahwa sistem presidensial akan berjalan dengan sistem parlemen partai sederhana,” ujar Doli.
Keempat, imbuh Doli, adalah sistem penghitungan konvensi suara per kursi.
“Kelima sistem pemilunya. Indonesia dalam sejarahnya tidak pernah menggunakan sistem lain selain sistem proporsional, dalam sistem ini memang agak dilema. Kalau kita sudah menetapkan sistem politik kita adalah demokrasi, maka salah satu konsekuensinya adalah pelembagaan partai politik di tengah masayarakat. Artinya proses rekrutmen kepemimpinan politik itu harus dilakui dengan penguatan institusi politik atau lembaga partai politik,” terangnya.
Doli melanjutkan, penggunaan sistem proporsional yang sekarang, rekrutmen politik menjadi semu.
“Karena dengan sistem yang seperti ini juga dibutuhkan adanya kekuatan dari peserta pemilu itu. Sistem yang seperti ini memungkinkan para pemilih menggunakan pilihan terhadap orang-orang yang mewakili. Sehingga terjadi dilema, seakan-akan parpol hanya jadi pengantar yang pada akhirnnya yang menang adalah individu yang bisa meyakinkan masyarakat,” kata Doli.
Untuk itu, lanjut Doli, sistem demokrasi di Indonesia harus dievaluasi. “Saya kira memang ke depannya menjadi satu keharusan kita harus evaluasi semua sistem politik demokrasi kita termasuk sistem pemilu. Sehingga kalaupun kita bicara keterwakilan, itu seimbang dengan sistem representif.”