pojokdepok.com – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Ummat Malem Sambat Kaban (MS Kaban) turut membicarakan soal penundaan kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024.
Dalam akun twitter pribadinya, MS Kaban mengungkapkan jika upaya penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden merupakan suatu kejahatan konstitusional.
“Menunda pemilu memperpanjang masa jabatan Presiden adalah kejahatan konstitusional, ” tulisnya dalam akun twitter pribadinya @MSKaban3, pada Rabu (2/3/2022) .
baca juga:
Mantan Menteri Kehutanan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merasa jika Indonesia merupakan negara yang besar namun dipimpin oleh presiden yang dikatakannya jahat terhadap konstitusi.
Sebab, ia berharap seharusnya presiden mampu khusnul khatimah untuk memberhentikan niatnya guna memperpanjang jabatan serta mensuksekan pemilu 2024.
“NKRI adalah negara besar gemah ripah tapi akhirnya dipimpin Presiden jahat konstitusi jangan sampai begitulah. Presiden RI (harus) khusnul khatimah, stop perpanjangan jabatan dan sukses PEMILU 2024,” tutup MS Kaban.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskanda mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Dia menyebut usul itu terlintas usai dirinya menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden,” ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis.
Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurut Muhaimin, momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.
Ia menilai Pemilu selama ini kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see. Selanjutnya, Muhaimin menilai transisi kekuasaan akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi.
Menunda pemilu memperpanjang masa jbtan Presiden adalah kejahatan konstitusional.NKRI adalah negara besar gemah ripah tapi akhirnya dipimpin Presiden jahat konstitusi jgn sampe bgtulah.Presiden RI khusnul khatimah stop perpanjangan jabatan dan sukses PEMILU 2024.
— MSKaban (@MSKaban3) March 2, 2022