pojokdepok.com -, Dewan Pakar Asosiasi Pembicara Profesional Indonesia Emrus Sihombing menanggapi rencana usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Emrus menilai, usulan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan menteri, tetapi bukan ketua umum partai adalah komunikasi politik outside.
“Jika penundaan pemilu disampaikan menteri yang bukan ketua umum partai, menurut hemat saya itu komunikasi politik outside,” ujar Emrus dikutip dari akun Twitternya @emrus_sihombing, Kamis (3/3/2022).
baca juga:
Menurut Emrus, lain halnya dengan menteri yang juga ketua umum partai. Ketum partai pantas menyuarakan penundaan pemilu.
“Menteri itu melontarkanya sebagai Ketum Partai, masih masuk akal,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Emrus untuk menyikapi berita yang terbit di portal cnnindonesia.com berjudul ‘Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024’.
Berita itu menginformasikan tentang empat pejabat teras Partai Amanat Nasional (PAN) datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari lalu.
Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius: penundaan Pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju.
Saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulhas menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu.
“Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut,” kata dia di DPR, Jumat lalu (25/2/2022).[]
Jika penundaan pemilu disampaikan menteri yg bkn ketum partai, mnrt hmt sy, itu KOMUNIKASI POLITIK OUTSIDE. Lain halnya menteri itu melontarkanya sebagai KETUM PARTAI, msh masuk akal. Simak link berita sbb: https://t.co/Y8NoPzQUaA
— Emrus Sihombing (@emrus_sihombing) March 2, 2022