pojokdepok.com -, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan tetap menolak gagasan penundaan pemilu 2024 meskipun tidak ada hasil survei yang memotret ketidaksetujuan publik.
Sikap PDIP didasarkan bahwa penundaan pemilu 2024 yang juga berarti memperpanjang masa jabatan presiden bertentangan dengan konstitusi.
“Jadi, ada tidak ada survei, sikap dari Megawati Soekarnoputri, PDIP, tetap sama yakni kokoh dalam jalan konstitusi,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat menjadi penanggap dalam acara rilis survei Lembaga Survei Indonesia yang digelar secara virtual, Rabu (3/3/2022).
baca juga:
“Kenapa ketaatan pada konstitusi itu penting? Karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa. Di situ dimaktubkan seluruh hukum dasar dan hukum dasar ini memiliki roh. Tidak hanya teks, di situ ada konteksnya, ada suasana kebatinannya yang perlu diingingat,” kata Hasto menambahkan.
Hasto menegaskan semua wajib untuk taat pada konstitusi. Dia lantas menyinggung alasan legalitas kekuasaan. Menurutnya, kedaulatan rakyat melalui mekanisme periodesasi kepemimpinan nasional 5 tahunan telah menjadi kultur demokrasi.
Sehingga, menurut Hasto, seluruh elemen masyarakat seperti diungkapkan hasil survei LSI, juga memiliki keteguhan yang sama, yakni menolak pemilu ditunda. Bahwa mekanisme pemilu 5 tahunan penting dan harus dihormati.
“Yang ketiga, bahwa pemilu 5 tahunan itu menghasilkan legitimasi kekuasaan. Pak Jokowi, KH Maruf Amin sangat kuat, karena basis legitimasi yang kuat dari rakyat,” imbuh Hasto.
Alasan lain PDIP menolak penundaan pemilu 2024 terkait aspek penyelenggaraan negara. Menurut Hasto, seluruh pimpinan negara pada hakikatnya menyelenggarakan kekuasaannya karena basis dukungan dari rakyat sehingga nafas kehidupannya harus memperhatikan betul kehendak rakyat.
“Bahwa keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang perorang tapi ditentukan dari aspek kontinuitasnya dan sustainability-nya yang diangakat dari aspek policy,” kata Hasto.
Ia mengatakan bahwa melihat pentingnya aspek keberlangsungan pemerintahan dalam menjalankan seluruh harapan dari rakyat, harusnya yang ditinjauulang misalnya tentang GBHN bagaimana proyeksi Indonesia tahun 2045. Bukan penundaan pemilu.
“Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan hasil survei terbaru lembaganya. Hasil sigi LSI menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 maupun memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.
Survei dilaksanakan 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022. Survei melibatkan 1.197 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error kurang lebih 2,89 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Wacana penundaan pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga. Mayoritas menolak usulan ini, baik karena alasan ekonomi, pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru,” kata Djayadi.
Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut beberapa waktu lalu. Cak Imin beralasan pemilu harus diundur agar momentum perbaikan ekonmi akibat pandemi Covid-19 tidak terganggu oleh hiruk pikuk politik.
Atas usulan Cak Imin itu, PAN dan Golkar yang juga anggota koalisi pemerintah menyatakan mendukung. Sementara PDIP seperti diutarakan Hasto, Partai Nasdem, PKS, Demokrat dan partai-partai non parlemen bersikap menolak.[]