pojokdepok.com -, Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, Jokowi menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 tidak bisa dilarang.
Menurut Jansen, pernyataan tersebut berbanding terbalik ketika Presiden Jokowi menyikapi usulan jabatan presiden bisa sampai tiga periode tiga tahun lalu. Kala itu, Jokowi menyebut siapapun yang ingin agar presiden dapat dipilih sebanyak tiga periode ingin menjerumuskannya, bahkan dia mengatakan “Itu satu, ingin menampar muka saya.”
“Kurang tegas pernyataan Presiden menolak perpanjangan/penundaan pemilu ini,” tulis Jansen dalam akun Twitter-nya @jansen_jsp dikutip Minggu (6/3/2022).
baca juga:
Kemudian, Jansen menyinggung tentang hukum di Indonesia yang bertujuan menciptakan ketertiban di kehidupan bermasyarakat. Ia menilai Indonesia sendiri sudah memiliki historis yang cukup panjang dalam berdemokrasi.
“Hukum itu gunanya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat dan dalam perjalanan bangsa kita begitu, kita punya pengalaman yang cukup panjang selama berdemokrasi ini yang dipenuhi diwarnai oleh konflik,” ucapnya dalam video virtual.
Ia menilai sejauh ini Indonesia pasca reformasi berjalan dengan baik karena mengikuti adanya konstitusi. Sebaliknya menurutnya jika Indonesia tidak mentaati adanya konstitusi, maka akan menciptakan kondisi yang terpecah belah.
“Jadi kalo kita tidak taat dengan konstitusi, ribut nanti republik ini, sudah bagus ini pasca reformasi ,jalannya pemilu regulernya sudah bagus, ini yang harus kita pertahankan, jangan kita buat kemunduran,” tambahnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk adanya hal yang berkaitan dengan wacana penundaan pemilu ini karena dapat melanggar konstitusi yang ada.
“Mari tolak segala dalih dan alasan apapun yang disusun terkait perpanjangan ini!” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo buka suara terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Ia menyatakan dirinya akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
Namun Jokowi juga menyampaikan wacana penundaan Pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.
Namun, Jokowi juga menegaskan kembali jika dirinya akan patuh dan tunduk terhadap konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022). []