pojokdepok.com -, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mendesak Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dipecat.
Pernyataan tegas itu disampaikan Anthony untuk menyorot pernyataan Bahlil yang menjelaskan kronologis pengusaha mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.
“Pejabat seperti ini layak diberhentikan. Tidak taat konstitusi,” ujar Anthony dikutip dari akun Twitter @AnthonyBudiawan, Senin (7/3/2022).
baca juga:
Anthony mengingatkan para pejabat negara harus taat hukum sekaligus menjadi pembela dalam menegakkan konstitusi.
“Harus menolak tegas usulan menunda pemilu yang bertentangan dengan UUD, bukan mengakomodasi dengan alasan demokrasi,” tegasnya.
Diketahui, Bahlil menyebut usulan dan diskusi soal penundaan Pemilu 2024 sah-sah saja dilakukan oleh siapapun. Tak terkecuali bagi para pelaku usaha.
“Presiden ini pemimpin demokratis. Saya pikir ini (usulan) biasa aja dan bahwa prosesnya berjalan dan melanggar konstitusi jangan dilakukan. Tapi kalau ada ruang mohon di pertimbangkan juga aspirasi dari teman-teman usaha itu,” ujar Bahlil dilansir cnnindonesia.com, Selasa (11/1/2022).
Bahlil mengklaim usulan untuk menunda gelaran Pemilu 2024 berasal dari sebagian pengusaha yang ditemuinya belakangan ini.
“Kalau ditanyakan apakah ini (usulan) semua pengusaha atau tidak, saya katakan ini sebagian pengusaha, rata-rata, dan pengusaha itu ada di organisasi. Silakan cek saja,” ujarnya.
Bahlil bercerita selama memimpin lembaga negara kerap berkunjung ke daerah-daerah menemui para pengusaha. Saat kunjungannya itu, Ia mengatakan para pengusaha mengeluhkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi belum sepenuhnya stabil. Lalu, pengusaha yang ia temui bertanya apakah dimungkinkan pemilu 2024 ditunda agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh.
“Nah tiba-tiba masuk persoalan pemilu. Ini di mana-mana dunia usaha jelang pemilu akan wait and see. Nah itu pasti menurun lagi grafiknya. Naiknya akan susah,” kata dia.[]
Pejabat negara harus taat hukum sekaligus pembela dan penegak konstitusi. Harus menolak tegas usulan menunda pemilu yang bertentangan dengan UUD, bukan mengakomodasi dengan alasan demokrasi. Pejabat seperti ini layak diberhentikan. Tidak taat konstitusi. https://t.co/4rWUO1x9HX
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) March 7, 2022