pojokdepok.com -, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara tegas menyatakan akan tetap konsisten melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.
“Sampai saat ini KPU konsisten untuk melanjutkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang akan datang,” tegas Ketua KPU RI Ilham Saputra di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusta, Senin (21/3/2022).
Ilham mengatakan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu bekerja sesuai dengan undang-undang tentang pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024.
baca juga:
Di samping itu, Ilham juga membantah terkait beredarnya undangan dengan kop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Surat bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 tersebut disebut untuk menggelar rapat koordinasi terkait isu penundaan Pemilihan Umum Serentak 2024 dan isu calon penjabat (PJ) kepala daerah beberapa waktu lalu. Dalam surat itu, rakor tersebut akan diselenggarakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022) pukul 13.30.
Ilham mengaku tidak mengetahui perihal surat undangan rapat koordinasi yang tengah ramai dibicarakan ini.
“Saya enggak tahu. Tanya Menko Polhukam. Itu sudah dibatalkan. Sudah selesai,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR.
“Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini,” ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3/2022). []