Kata Jimly, Meski Telat Ketegasan Mahfud MD Penting

pojokdepok.com -, Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal sikap pemerintah terkait pemilihan umum (Pemilu) diapresiasi.

Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pesta demokrasi pada 2024.

Apresiasi antara lain disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqi. 

baca juga:

“Meski sudah sangat telat, ketegasan sikap begini penting untuk meluruskan jalannya pemerintahan dan persiapan menuju Pemilu 2024,” kata Jimly seperti dilihat di akun Twitter @JimlyAS, Senin (21/3/2022).

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyampaikan hal senada. Ia menyambut baik sikap pemerintah yang disampaikan Mahfud. HNW menyebut saat ini Indonesia bukanlah ada di era Orde Baru.

“Kita tidak hidup di era Ordebaru dengan UUD-nya. Kita ada di era Reformasi dengan UUDNRI yang atur soal Pemilu lima tahun sekali dan masa jabatan Presiden dibatasi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD menegaskan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Mahfud di sela kunjungan kerja di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu kemarin.

“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan wapres (wakil presiden) serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol (partai politik) di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Mahfud. 

Tak hanya itu, Mahfud memastikan telah membatalkan agenda rapat koordinasi (rakor) mengenai pemunduran Pemilu 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sedianya berlangsung hari ini. Menurutnya, pembatalan agenda ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan isu liar di tengah masyarakat.

“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Ya, itu kita batalkan,” katanya.

“Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” sambung dia.[]