pojokdepok.com -, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengajukan penambahan anggaran honorarium Badan Ad Hoc atau honor yang diberikan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Yang pasti si kemarin kita bicarakan kita merencanakan untuk meningkatkan honorarium (imbalan bagi KPPS). Memang kalau kita ingat honorarium tahun 2019 yang lalu ya sebenarnya kurang manusiawi gitu,” ungkap Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat ditemui di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022).
Pranomo mengatakan, KPU sebelumnya ingin mengupayakan besaran imbalan tersebut setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Namun, lanjut dia, jika dihitung secara akumulatif akan menambah biaya anggaran yang cukup besar.
baca juga:
“Honorarium dulu kan Ketua KPPS Rp550 ribu, anggota Rp500 ribu. Nah kita awalnya idealnya kita ingin menaikkan sekurang-kurangnya setara dengan UMR, tetapi kita hitung-hitung anggarannya menjadi besar sekali,” terangnya.
“Setiap kenaikan Rp500 ribu itu akan secara akumulatif akan menambah anggaran Rp4-5 triliun setiap kenaikan Rp500 ribu,” sambungnya.
Maka dari itu, ujar Pranomo, perkiraan honorarium KPPS pada Pemilu 2024 yang akan diajukan sebesar Rp1 juta. Sehingga anggaran yang dibutuhkan dengan adanya kenaikan honorarium itu sekitar Rp4-5 triliun.
“Ini termasuk kita ajukan,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, pada Pemilu 2019, ratusan anggota KPPS meninggal dunia akibat beban kerja berlebih. Anggota Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus mengungkap, honor yang didapat para anggota berkisar Rp500 ribu.
Karena itu dia setuju jika ada kenaikan anggaran Pemilu 2024 jika salah satu tujuannya untuk menaikkan honor para anggota KPPS. Namun ia menekankan tak setuju jika kenaikan honor berlebihan.
“Saya kritisi anggaran jumbo. Pemilu 2014 anggaran cuma Rp14 triliun, di 2019 Rp25,5 triliun. Sekarang diajukan Rp86,2 triliun. Ini naik luar biasa, tiga kali lipat anggaran 2019. Ingin naik silakan, menambah kesejahteraan panitia [penyelenggaraan pemilu] itu keniscayaan. Tapi jangan kita terkesan menghambur dana,” kata Guspardi dalam diskusi di YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), Jumat (24/9/2021). []