pojokdepok.com -, Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI) mencari solusi untuk pemulihan sektor transportasi yang terdampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
Permintaan itu disampaikan Yorrys dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan membahas program kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Rapat kerja digelar di ruang rapat Mataram, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, 22/3/2022.
“Lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga avtur dikhawatirkan akan mengakibatkan kenaikan harga tiket pesawat,” kata Yorrys.
baca juga:
Sementera itu, Anggota DPD RI Dapil Aceh Abdullah Puteh, juga menyoroti terkait kebijakan pemulihan ekonomi, kebijakan tentang pemerataan, dan kebijakan pembangunan pelabuhan yang dikerjasamakan dengan swasta.
“Saya mengapresiasi rencana-rencana kerja pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan program padat karya, karena Covid-19 ini cukup berdampak pada perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar pemerintah dapat melanjutkan pembangunan tol laut Belawan, Sumatera Utara hingga Pelabuhan Langsa, Aceh untuk mendukung pekekonomian masyarakat dikawasan tersebut.
Sementara itu Stefanus BAN Liow, Anggota Komite II Dapil Sultra mengusulkan dilakukannya kolaborasi dan harmonisasi antara DPD RI dan Kementerian Pehubungan agar pelaksanaan program-program dari pemerintah dapat terus dikawal.
Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menjelaskan program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2022. Kemenhub akan fokus pada pemulihan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan memastikan pada tahun 2023 tidak ada lagi proyek kritikal yang tidak berjalan.
“Kami mengupayakan pada tahun 2023 nanti pembangunan ekonomi tidak ada lagi yang mangkrak, kami akan terus melakukan evaluasi dengan menjaga transparansi dan tata kelola yang baik dengan memperbaiki perencanaan dan mempercepat program pekerjaan, melakukan percepatan pengadaaan barang, mempercepat bantuan sosial serta melakukan monitoring dan evaluasi,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menjamin Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dioperasikan sesuai dengan kelayakan keselamatan. Artinya, berbagai pengujian-pengujian dilakukan baik sarana, prasarana maupun SDM.
“Kami juga menyambut baik untuk dilakukannya kolaborasi antara DPD RI dan Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19,” tambahnya.[TIM]