pojokdepok.com -, Wacana penundaan Pemilu 2024 makin santer terdengar.
Pakar Hukum Tata Negara dari STIH Jenter, Bivitri Susanti mengatakan, wacana penundaan Pemilu harus ditolak. Adapun alasannya yaitu karena Indonesia merupakan negara yang demokrasi sehingga Indonesia membutuhkan sirkulasi demokrasi.
“Suatu negara bisa dikatakan demokrasi ketika kita punya Pemilu yang reguler, Pemilu yang rutin. Kenapa? Karena kita membutuhkan sirkulasi kekuasaan,” katanya dalam Webinar Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi secara daring pada Minggu (27/3/2022).
baca juga:
“Sirkulasi kekuasaan itu dibutuhkan untuk memecah jangan sampai oligarki kelompok itu terus menerus menguasai sumber daya ekonomi yang bisa menguras atau merampas hak warga,” lanjut dia.
Bukan hanya itu, Bivitri menjelaskan, Indonesia juga membutuhkan regenerasi politik beserta ‘aktor’ politiknya.
“Masa’ iya kita mau begini terus. Enggak berganti elite (politik). Maka kita membutuhkan regenerasi politik,” tambahnya.
Menurutnya, para penguasa saat ini terlihat telah percaya diri, terutama sejak UU Cipta Kerja dibuat. “Sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK namun jalan terus, kemudian UU IKN yang kontroversial tapi 12 hari langsung jadi itu begitu percaya diri,” lanjutnya.
Ia pun mengkhawatirkan jika wacana penundaan Pemilu 2024 tidak dicegah, maka masa depan Indonesia akan semakin gelap. Sebab menurutnya, bukan tidak mungkin akan menemukan lebih banyak lagi amendemen yang lebih ‘gila’ dalam pembatasan kekuatan HAM.
“Ini bisa terjadi karena mereka akan berpikir kita bisa atur apapun. Apapun yang kita mau. Bisa ubah konstitusi dan tidak ada perlawanan masyarakat yang berarti. Nah ini yang kita khawatirkan,” pungkasnya. []