Jakarta, pojokdepok.com– DPR menyatakan bahwa Indonesia tidak mendapat kuota haji pada tahun ini, setelah pemerintah Arab Saudi memperketat aturan ibadah haji akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian RI berpeluang tidak mengirim calon jamaah haji selama 2 tahun berturut-turut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi
Jakarta, pojokdepok.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki beberapa opsi dalam menempatkan dana haji, mulai dari penempatan di bank syariah hingga investasi. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Beny Witjaksono membeberkan terkait proyeksi dari penempatan dana haji tersebut. Mulai dari proyeksi penempatan dana
Jakarta, pojokdepok.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membantah menempatkan dana kelolaan haji di proyek infrastruktur seperti yang baru-baru ini ramai diperbincangkan. “Tidak ada kegunaan dana untuk infrastruktur. Bahwa instrumen kami surat berharga syariah negara. Kemudian sukuk korporasi kemudian ada reksadana kemudian
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengapresiasi pelaksaan pelatihan tenaga terampil konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok. Menurutnya, pelatihan ini sangat mambantu para pelaku Jasa Kontruksi (Jakon). “Ini suatu yang luar biasa pemerintah sudah memfasilitasi, yang
pojokdepok.com- Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok kembali membuka pelayanan tatap muka untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Layanan bisa dilakukan pada hari tertentu dengan waktu yang terbatas. “Ya, kami membuka layanan PBB dan BPHTB di
pojokdepok.com-Wali Kota Depok, Mohammad Idris segera merealisasikan Kartu Depok Sejahtera yang menjadi salah satu janji kampanye dirinya bersama Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sedang melakukan validasi antara data di Kementerian dengan daerah. “Sedikit lagi
Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat (Jabar), hari ini mengevaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah pada Kota Depok Tahun Anggaran 2021. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Depok, Mohammad Idris ingin Kepala Perangkat Daerah (PD)
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Raihan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat untuk Kota Depok ini
Kota Depok genap berusia 22 tahun tepat di tanggal 27 April 2021. Berbagai kemajuan mulai dari infrastruktur hingga Sumber Daya Manusia (SDM) semakin terlihat sejak Depok resmi menjadi kota pada 27 April 1999. Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, pada periode kepemimpinannya
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperluas pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kali ini giliran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok yang mencanangkan ZI, WBK dan WBBM. “Pelaksanaan
