pojokdepok.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, kebijakan pemerintah khususnya Kemendikbudristek, saat ini belum berpihak kepada guru honorer terutama yang berstatus K2. Syaiful mengatakan, Kemendikbudristek saat ini bersembunyi di balik narasi kualitas guru yang dianggap belum ada di dalam
pojokdepok.com – Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, juga menjadi tugas setiap Anggota DPR RI untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat. Menurut politikus PDI-Perjuangan itu, dengan partisipasi dari setiap anggota yang mampu menjangkau hingga 80 lokasi
pojokdepok.com – Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan menerima kedatangan Anggiat Pasaribu (Rindu), perempuan yang memaki ibunya beberapa waktu lalu. Arteria mengatakan, pihaknya telah memaafkan perlakuan Anggiat kepada ibunya. “Kalau minta maaf saya maafkan. Kalau laporan sudah dicabut, pintu maaf pun
pojokdepok.com – Anggota DPR RI Fraksi PDIP Junimart Girsang menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan dirinya yang menyinggung massa organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila. “Apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman, saya minta maaf kepada keluarga PP,” kata Junimart kepada wartawan,
pojokdepok.com -, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). “Menghormati putusan yang MK keluarkan,” kata Mardani dalam cuitannya diakun twitter
pojokdepok.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena kawin kontrak dengan modus kawin siri yang marak belakangan ini. Terkait hal itu, Diah menyatakan perlu adanya ketegasan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kantor Urusan
pojokdepok.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai ASN yang termasuk golongan I dan II masih pantas menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Ia menambahkan, golongan I dan II merupakan struktur terendah dari birokrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di mana,
pojokdepok.com -, Sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) masuk data penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai hal itu menjadi bukti pengelolaan data penerima bansos berantakan. Padahal, kata Mardani, data adalah hal mendasar karena berpengaruh
pojokdepok.com -, Sebanyak 31.624 aparatur sipil negara (ASN) masuk data penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai hal itu menjadi bukti pengelolaan data penerima bansos berantakan. Padahal, kata Mardani, data adalah hal mendasar karena berpengaruh
pojokdepok.com -, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus memberikan dukungan terhadap pemekaran wilayah di Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Menurutnya, meski pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pemekaran di wilayah Indonesia, namun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk wilayah Papua.
