pojokdepok.com -, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengaku mendapat informasi dari elite yang berada di lingkaran Presiden Joko Widodo tentang isu penundaan Pemilu 2024.
Ujang meyakini bahwa informasi yang didapatnya cukup akurat. Informasi itu tentang usulan penundaan pemilu yang nantinya mengarah ke perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Pak Jokowi tidak akan mengambil penundaan pemilu. Saya menganalisis dan boleh diperdebatkan, informasi ini A1 (sumber terpercaya), skema akhir ini Jokowi tiga periode,” kata Ujang dalam diskusi Fraksi PKB berjudul “Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi” di ruang Delegasi MPR Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/3/2022).
baca juga:
Ujang mengungkapkan, elite yang dimaksudnya adalah salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju. Namun, dia merahasiakan identitas menteri itu.
“Jang ini ada desain menunda pemilu dan memperpanjang jabatan presiden’. Saya bilang, apa iya, karena Komisi II DPR, KPU, Bawaslu sudah menetapkan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Apa mungkin ini terjadi? DPR sudah ketuk palu. Dia bilang, ‘Apa sih yang enggak mungkin di Indonesia’,” ujar Ujang menirukan perbincangannya dengan seorang menteri.
Ujang menilai, kondisi tersebut seperti perkataan Perdana Menteri Malaysia ke-7 Mahathir Mohamad “politik itu drama”. Dia mengatakan, wacana penundaan Pemilu yang sebelumnya digaungkan ternyata memiliki tujuan lain, yakni memperpanjang masa jabatan presiden.
“Saya katakan, wah ini betul-betul skenario yang by design. Siapa yang biayain? Oh ini, tetapi saya tidak sebutkan di sini, tetapi ini A1, ” tegas Ujang.
Selain itu, Ujang mengaku pernah bertemu salah satu ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Pertemuan terjadi usai Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024.
“Begitu pak Mahfud katakan pemilu tetap 2024, maka narasi penundaan, narasi perpanjangan masa jabatan presiden dialihkan kepada narasi (presiden) tiga periode. Kembali ke skenario awal, ” sahut Ujang.
“Pimpinan dari partai lain katakan ke saya, ‘kalau presiden inginkan amendemen, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Cuma skenarionya tiga periode itu,” tutup Ujang.[]