pojokdepok.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok terus berupaya meningkatkan kapasitas Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan tenaga lini lapangan KB yakni Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), petugas lapangan KB non PNS dan pos KB. Salah satunya kemampuan publik speaking.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, mereka merupakan ujung tombak dalam mengawal program BKKBN maupun program Pemerintah Kota Depok di tingkat masyarakat paling bawah. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan peningkatan kapasitas.
“Kemarin (15/05) di Taman Herbal Insani para kader IMP dan tenaga lini lapangan KB yakni PKB, petugas lapangan KB non PNS dan pos KB diberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas dengan tujuan dapat menyukseskan program-program yang ada,” jelasnya kepada pojokdepok.com Selasa (16/05/23).
Dikatakannya, saat ini capaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Depok masih belum optimal. Contraceptive Prevalensi Rate (CPR)/kepesertaan KB Depok tahun 2022 adalah 52,38 persen, jauh lebih kecil dari tahun 2021 yang sudah mencapai 75 persen.
Lalu, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi atau unmeet need di Kota Depok tahun 2022 atau sebesar 25,62 persen. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 9,09 persen.
Sementara untuk pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tahun 2022 sebesar 27,21 persen meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 25,82 persen.
“Maka sangat penting peran kader IMP dan petugas lini lapangan KB diberikan penguatan dan peningkatan kapasitasnya terkait publik speaking dengan narasumber aktor ternama M Cholidi Asadil Alam,” katanya.
“Salah satu penguatan bagi tenaga lini lapangan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat pun akan mengalami perkembangan dan lebih berkualitas. ” ungkapnya.
Sebab, ucapnya, saat ini jumlah petugas lini lapangan KB masih terbatas dengan rasio atau perbandingan yang tidak ideal antara jumlah penyuluh atau kader dengan masyarakat. Di Depok perbandingan PKB dengan kelurahan yang ada adalah 1: 3, sementara rasio ideal untuk pulau jawa adalah 1: 1 , artinya satu kelurahan satu PKB.
Oleh karena itu, imbuhnya, peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non PNS serta pos KB Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD penting sebagai pendamping PKB.
“Dengan adanya pembinaan ini diharapkan akan memantapkan petugas lini lapangan dalam mensosialisasikan program Bangga Kencana di masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk memotivasi para petugas agar meningkatkan kinerjanya,” tutupnya. (JD 03/ED 01/EUD 04)