pojokdepok.com -, Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, jika usulan penundaan Pemilu 2024 yang dimunculkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar benar berasal dari ide Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, maka hal itu akan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
“Ini berpotensi abuse of power, merusak tatanan demokrasi, fungsi pengawasan dan komunikasi politik demokrasi,” ungkap Emrus dikutip dari akun Twitter-nya @emrus_sihombing, Selasa (8/3/2022).
Maka dari itu, Emrus memohon agar masa orde baru eksekutif penuh kuasa terhadap legislatif ini jangan diulangi. “Pekan ini diberitakan seorang menteri panggil tiga Ketum Partai. Ini berpotensi abuse of power,” tegasnya.
baca juga:
Masa Orba, EKSEKUTIF powerfull terhadap LEGISLATIF. Ini jgn diulang. Pekan ini diberitakan seorang meteri panggil tiga Ketum Partai. Ini berpotensi abuse of power, merusak tatanan demokrasi, fungsi pengawasan dan komunikasi politik demokrasi. Simak:https://t.co/8BFFXJQgqG
— Emrus Sihombing (@emrus_sihombing) March 8, 2022
Seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai tersebut adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi pun membantah tudingan tersebut.
“Kalau untuk orkestrasi penundaan Pemilu ya enggak lah. Masa sih Pak Luhut bisa tekan-tekan partai politik,” kata Jodi dikutip dari liputan6.com, Sabtu (5/3/2022).
Dia menyatakan, silaturahmi Luhut dan para ketum parpol membicarakan banyak hal kebangsaan, namun tidak membahas Pemilu atau penundaan Pemilu 2024.
“Kalau diskusi dan silaturahmi dengan parpol untuk berbagai isu kebangsaan itu biasa. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu juga wajar,” kata Jodi. []