pojokdepok.com -, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyarankan agar anggaran pengadaan gorden bagi rumah dinas anggota DPR RI diminimalisir sedemikian rupa. Hal ini tujuannya agar tidak terlalu banyak menyedot APBN.
“Kondisi perekonomian bangsa yang belum pulih secara penuh, lalu fenomena kelangkaan minyak goreng serta berbagai barang kebutuhan pokok lain seharusnya merupakan indikator utama bagi DPR,” tegas Lucius saat dihubungi pojokdepok.com –, Rabu (30/3/2022).
Lucius menilai, proyeksi tersebut tidak urgensi dan mendesak apalagi untuk seorang wakil rakyat. Sebab menurutnya, pengetahuan terkait kebutuhan mendasar anggaran negara mestinya tercermin dalam kebijakan internal DPR.
baca juga:
“Sebagai pembahasan anggaran bersama pemerintah, DPR seharusnya paling paham tentang kebutuhan anggaran yang mendesak di tahun 2022,” singgungnya.
Selain itu, Lucius juga menyebut rumah jabatan anggota dewan tersebut banyak yang tidak berpenghuni atau ditempati bukan oleh anggota. Jadi, menurutnya, akan sulit diterima bila diberikan anggaran untuk gorden.
“Rumah dinas anggota DPR di Kalibata yang akan didandani oleh gorden Rp90 juta itu banyak yang tak ditempati oleh anggota DPR. Rumah dinas anggota cukup banyak yang ditempati oleh kerabat maupun staf anggota DPR,” katanya.
“Jadi bagaimana bisa anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas justru merasa perlu didandani oleh gorden mahal?” pungkasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan perihal pengadaan gorden untuk 505 unit rumah dinas anggota dewan. Kata dia, satu rumahnya dianggarkan sekitar Rp80 juta, ditambah pajak menjadi Rp90 juta.
Setiap rumah ada 11 gorden dan vitrase yang diganti. Kesebelas item itu terdiri untuk jendela ruang tamu, pintu jendela keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, jendela void tangga, tiga ruang tidur anak, ruang keluarga dan ruang tidur asisten rumah tangga. []