pojokdepok.com -, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti geram dengan polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menilai, polemik tersebut bisa memicu kemarahan publik.
Untuk itu, LaNyalla mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk tidak meneruskan polemik itu.
“Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” tegas LaNyalla di Jakarta, Minggu (3/4/2022).
baca juga:
LaNyalla mengklaim, berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi tiga periode turun dari 28 persen menjadi 23 persen. Menurut LaNyalla itu diakibatkan bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi.
“Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen,” katanya.
Selain itu, LaNyalla mengaku, pada bulan Maret dirinya sudah pernah mengingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik.
“Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” bebernya.
LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.
“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas,” pungkasnya.[]