pojokdepok.com -, Partai Golkar setuju dengan usulan pemerintah agar pemungutan suara pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Meski begitu partai berlambang pohon beringin membuka ruang pembahasan sebelum kepastian tanggal pencoblosan suara Pemilu 2024 diputuskan.
“Kalau dilihat yang sementara sudah sepakat itu Gerindra dengan Golkar. Kita lihat tentunya dari masing-masing fraksi akan menstimulasikan ini,” ujar Sekjen DPP Golkar Ludewijk F. Paulus saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).
Ia mengatakan Partai Golkar setuju dengan usulan pemerintah agar pemungutan suara dilakukan pada 15 Mei 2024 berdasarkan pertimbangan KPU memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri melaksanakan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 29 November di tahun yang sama.
Ludewijk juga mengatakan partainya berharap Komisi II DPR dapat segera menemukan jalan keluar terbaik terkait jadwal pelaksanaan pemilu 2024. Menurutnya, kepastian tanggal pelaksanaan penting untuk segera ditetapkan agar memudahkan seluruh pemangku kepentingan untuk mematangkan persiapan.
“Saya pikir masih ada waktu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Komisi II tentunya akan melakukan lobi-lobi politik dengan KPU kemudian dengan pemerintah sehingga ada kesepakatan dari usulan pemerintah terkait pemilu 15 Mei tersebut,” demikia kata Ludewijk F. Paulus.
Sejauh ini parpol yang menolak usulan pemerintah Pemilu digelar 15 Mei 2024 adalah PKB, PPP dan PDIP.
Sebagai latar, pemerintah sebelumnya mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei. Hal tersebut disepakati dalam rapat internal Presiden Joko Widodo bersama jajarannya pada Senin, 27 September 2021.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, dalam rapat pemerintah mensimulasikan empat tanggal pemilihan pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Ada empat opsi yang dibahas yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei, atau 6 Mei.
“Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei adalah tanggal yang paling dianggap rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober,” kata
Mahfud menjelaskan simulasi dilakukan dengan berbagai kegiatan pemilu. Ia mencontohkan misalnya dengan memperpendek masa kampanye, efisien waktu dan biaya. Mahfud berujar, urusan jarak antara pemungutan suara dan pelantikan presiden juga disimulasikan agar tak terlalu lama.
Sementara itu, KPU mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 21 Februari. KPU mengusulkan gelaran pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 21 Februari 2024 dengan sejumlah pertimbangan.
Pertama, memberikan waktu memadai untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan kepala daerah pada November 2024.
Pertimbagan berikutnya, memperhatikan beban kerja badan adhoc pada tahapan pemilu yang beririsan dengan tahapan pemilihan mulai dari penjadwalan hari pemungutan suara serta rekapitulasi suara agar tak berbentrokan dengan hari raya keagamaan.[]