pojokdepok.com -, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menganggap tidak ada yang salah dari usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar Pemilu 2024 ditunda. Muhaimin mengusulkan penundaan Pemilu satu sampai dua tahun karena mempertimbangkan usulan para pengusaha.
“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).
Mekeng mengatakan wacana pengunduran pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan hal tabu untuk dibahas. Mengingat terkait dengan konstitusi, Mekeng menyampaikan perlunya melibatkan semua partai politik di parlemen.
“Tentu harus melibatkan semua Parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi,” katanya.
Lebih lanjut Mekeng menjelaskan bahwa keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden juga diterima Ketua Umum Airlangga Hartarto dan anggota DPR Fraksi Golkar dari masyarakat. Sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, Golkar tenru harus merespon permintaan tersebut.
Mekeng mengatakan, yang paling penting dari ide perpanjangan jabatan Jokowi adalah dari sisi ekonomi. Ekonomi Indonesia akan terganggu atau defisit semakin dalam jika tahun 2024 dilaksanakan pemilu. Padahal ekonomi Indonesia saat ini saja belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi.
Anggota Komisi XI DPR RI tersebut berharap agar defisit APBN tak anjlok lebih dari 3 persen pada 2023 atau kembali sesuai dengan ketentuan UU Keuangan. Menurutnya, selama pandemi, defisit negara dibolehkan berada di bawah angka 3 persen, di samping pembiayaan negara yang banyak ditopang utang selama pandemi.
Ia menyebut bahwa pada 2021, utang negara mencapai Rp1.100 triliun. Angkanya sempat turun pada 2022 menjadi Rp600 triliun. Ia ingin agar pada 2023, negara tak lagi utang untuk modal pembiayaan.
“Kalau sudah tidak boleh utang lagi, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan negara. Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, Produk Domestik Bruto (PDB) harus naik,” ucapnya.[]