pojokdepok.com -, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengatasi potensi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 dengan konsisten meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi.
“Kita berharap kepala daerah waspada akan gelombang ketiga virus ini. Dengan cara suksesi vaksin dan tingkatkan kesadaran rakyat lewat peran PKK,” ujar Guspardi dalam keterangannya, Sabtu (30/10/2021).
Ia menilai PKK merupakan ujung tombak dan diharapkan mendorong ibu rumah tangga menegakkan protokol kesehatan di rumah.
“Jadi bukan hanya protokol kesehatan yang harus dilakukan, namun jiga penguatan imun penting ditingkatkan lewat vaksinasi. Dengan demikian antisipasi gelombang ketiga bisa diantisipasi,” tuturnya.
Untuk itu, ia memberikan motivasi kepada pemerintah daerah bersama penggerak PKK agar lebih masif mensosialisasikan protokol kesehatan. “Masyarakat tidak boleh dibiarkan lengah atas ancaman virus korona ini. Pakai masker harus menjadi keharusan semua orang,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta masyarakat tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, turunnya tren kasus penularan atau positivity rate Covid-19 tetap harus diwaspadai bersama.
Tito mengatakan, sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat, PKK harus mengambil peran untuk bergerak agar masyarakat tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah penurunan kasus positif aktif.
Sebagai mesin yang menggerakkan program pemerintah hingga ke hilir, PKK diminta memainkan peran strategis untuk terus menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat juga mengingatkan potensi gelombang ketiga Covid-19. Menurutnya, pola pengendalian Covid-19 harus lebih konsisten, serta langkahnya tidak hanya mengendalikan pergerakan masyarakat tetapi juga pencegahan kerumunan guna menghalau gelombang ketiga virus ini.
“Upaya pengendalian pergerakan masyarakat dinilai belum cukup untuk menekan potensi penyebaran Covid-19, tanpa diikuti sejumlah upaya lainnya,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya.[TIM]