pojokdepok.com -, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri) agar memegang teguh kedisiplinan nasional dengan loyal pada negara. Anggota TNI dan Polri diminta tidak ikut dalam urusan demokrasi.
“Yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, tidak boleh,” kata Jokowi di acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Karena itu, Jokowi meminta jajaran TNI dan Polri harus memperbaiki kedisiplinan nasional. TNI dan Polri harus memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana menerapkan kedisiplinan nasional.
baca juga:
“Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI, Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, disiplin tentara dan kepolisian berbeda dengan disiplin masyarakat sipil.
“Berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara, kepolisian, tidak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” tambahnya.
Kedisiplinan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berlaku bagi tentara dan polisi saja tapi juga terhadap seluruh anggota keluarga di rumah.
“Ini bukan hanya Bapak/Ibu yang bekerja, tapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Tidak bisa Ibu-Ibu memanggil, mengumpulkan ibu-ibu yang lain untuk memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” katanya.
Presiden Jokowi menegaskan kedisiplinan tentara dan anggota Polri harus terkoordinasi sesuai kesatuan masing-masing.
“Makro, mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal, nah, hati-hati. Juga hal kecil-kecil tapi harus mulai didisiplinkan, di WA (WhatsApp) grup. Saya lihat di WA grup. Kalau di kalangan sendiri, boleh. Hati-hati, kalau dibolehkan dan kalau diteruskan, hati-hati,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi mengatakan, disiplin tentara dan Polri berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Presiden juga menyebutkan di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri, yaitu kitab undang-undang disiplin tentara.
“Yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca ini apa sih intinya? Kesetiaan tegak lurus,” ujar dia.
Selain kedisiplinan nasional, Jokowi juga meminta jajaran TNI dan Polri harus melek teknologi. Anggota TNI dan Polri wajib mengembangkan SDM yang paham teknologi digital.
“Yang namanya talent digital itu harus. Di TNI-Polri juga harus memiliki talent digital, karena eranya sudah era seperti ini, harus punya jago-jago AI, digital design, mengerti masalah blockchain, yang mengerti masalah digital marketing, karena nanti kita akan bergelut dengan itu,” ujar Presiden.
Presiden meminta penegak hukum harus mengerti masalah teknologi digital. Sebab, kata dia, kejahatan saat ini sudah bergeser menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital.
“Kalau penegak hukum Polri tidak mengerti dengan hal-hal yang tadi saya sampaikan bagaimana? Kejahatan mungkin bergeser dari konvensional menjadi hal-hal yang berkaitan dengan digital, dan sekarang sudah terjadi,” ujarnya.
Karena itu, Presiden meminta TNI-Polri mulai mencari dan harus memiliki talenta-talenta digital di instansinya masing-masing.
“Karena pertarungan kita ke depan adalah teknologi,” jelasnya. []