pojokdepok.com – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar setiap partai politik untuk tidak membuat kegaduhan mengenai penundaan pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal serupa juga telah dikatakan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.
“Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan,” kata LaNyalla dikutip dari keterangan tertulis di sela-sela reses, pada Selasa (8/3/2022).
baca juga:
Oleh karena itu, LaNyalla mengimbau partai-partai politik yang membahas hal tersebut bisa menahan diri sehingga tidak mudah terpancing dalam situasi seperti ini.
“Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri,” ujarnya.
Bukan hanya itu , LaNyalla juga meminta secara tegas kepada media agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait wacana penundaan pemilu ini.
“Jangan sampai media justru memanfaatkan situasi dan membuat panas suasana dengan pemberitaan yang tidak akurat. Hal tersebut bisa menyesatkan,” tuturnya.
Mantan Ketua Umum PSSI tersebut menegaskan, sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024.
“Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama,” tegasnya.
Sebagai informasi, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa sikap Presiden Jokowi tidak berubah dalam hal penyelenggaraan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi, kata dia, justru memerintahkan kepadanya dan Mendagri Tito Karnavian untuk menyiapkan segala infrastruktur penunjang agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung lancar.
Pernyataan Mahfud itu sekaligus menjawab keraguan publik terkait sikap Presiden Joko Widodo pada isu penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal pemilu tahun 2024 jadi tidak perlu lagi didesak- desak ke masalah di luar. Itu yang menjadi urusan di luar pemerintahan,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (7/3/2022).
Dia menjelaskan, di internal pemerintah, hingga kini tidak ada pembahasan tentang penundaan Pemilu 2024 ataupun penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden.