pojokdepok.com -, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyambut baik usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan mengajukan penambahan anggaran honorarium Badan Ad Hoc atau honor yang diberikan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp1 juta.
“Usulan yang simpatik. Karena memang kerja keras kawan-kawan KPPS luar biasa berat dan beresiko,” ujar Politikus PKS ini saat dihubungi pojokdepok.com –, Rabu (23/3/2022).
Mardani mengatakan, Komisi II DPR akan membahas honor KPPS secara seksama pada 10 April 2022 mendatang. Sebab, penambahan honor KPPS dapat berdampak pada anggaran KPU pada 2024.
baca juga:
“Kita ingin anggaran yang proporsional naiknya. Tidak terlalu tinggi dibanding 2019,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU sebelumnya ingin mengupayakan besaran imbalan tersebut setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).
Namun, lanjut dia, jika dihitung secara akumulatif akan menambah biaya anggaran yang cukup besar.
“Honorarium dulu kan Ketua KPPS Rp550 ribu, anggota Rp500 ribu. Nah kita awalnya idealnya kita ingin menaikkan sekurang-kurangnya setara dengan UMR, tetapi kita hitung-hitung anggarannya menjadi besar sekali,” kata Pramono saat ditemui di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022).
“Setiap kenaikan Rp500 ribu itu akan secara akumulatif akan menambah anggaran Rp4-5 triliun setiap kenaikan Rp500 ribu,” sambungnya.
Maka dari itu, ujar Pranomo, perkiraan honorarium KPPS pada Pemilu 2024 yang akan diajukan sebesar Rp1 juta. Sehingga anggaran yang dibutuhkan dengan adanya kenaikan honorarium itu sekitar Rp4-5 triliun.
“Ini termasuk kita ajukan,” tandasnya.[]