pojokdepok.com -, Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan keputusan pemerintah yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 melalui tes PCR (Polymerase Chain Reaction). Kebijakan ini mulai berlaku pada Minggu, 24 Oktober 2021.
Guspardi menilai, kebijakan tersebut memberi kesan bahwa pemerintah pro terhadap pengusaha penerbangan dan pengusaha bisnis tes PCR, ketimbang rakyat.
“Kebijakan ini jelas tidak adil dan juga sangat memberatkan rakyat. Patut diduga ada aroma bisnis yang menguntuntungkan pihak-pihak tertentu,” ujar Guspardi kepada wartawan, Selasa (26/10/2021).
“Jangan timbul kesan di masyarakat seolah pemerintah berbisnis dengan rakyatnya. Jika pemerintah menganggap penumpang pesawat udara mempunyai resiko tinggi, kenapa dibenarkan tempat duduk diatas pesawat tidak jaga jarak,” sambungnya.
Menurut Guspardi, pemerintah perlu afirmasi terhadap harga yang terjangakau oleh semua lapisan masyarakat.
“Artinya jangan sampai membebani dan memberatkan rakyat. Harga yang dipatok PT. Kimia Farma sebagai BUMN saja masih Rp450 ribu dan klinik swasta mematok harga lebih tinggi. Apalagi kalau hasil PCR “sameday” bisa sampai 2x lipat di beberapa daerah,” singgungnya.
Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan pemerintah sudah harus mengakhiri kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat domestik. Kalaupun diperlukan cukup dengan tes antigen dengan catatan harus sudah mendapatkan vaksin dosis pertama atau kedua.
Oleh karena itu, Guspardi menyarankan Pemerintah tidak perlu melanjutkan kebijakan tes PCR kepada calon penumpang pesawat di dalam negeri, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Karena baigaimana kebijakan pemerintah juga harus konsisten dengan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sedang diberlakukan dewasa ini dengan mempertimbangkan indutri penerbangan,” ujarnya.
Meski demikian, Guspardi menyarankan perubahan kebijakan ini tentu berakibat terhadap penurunan kinerja industri penerbangan dan berimbas kepada sektor pariwisata. “Bagaimana menggenjot ekonomi dapat tumbuh dan industri penerbangan bangkit serta pariwisata bergairah kembali, tetapi rakyat tidak dibebankan untuk kepentingan tertentu,” pungkasnya.[]