pojokdepok.com -, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyoroti perkiraan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp110,4 triliun.
Dia menilai besar atau kecilnya anggaran Pemilu 2024 bersifat relatif, tergantung pada kebutuhan di lapangan.
“Apa yang disampaikan Presiden (Jokowi) itu adalah lampu hijau, terutama bagi pemerintah untuk bersama DPR menyetujui anggaran bagi Pemilu 2024,” ujar Rifqi, Rabu (13/4/2022).
baca juga:
“Angka Rp76 triliun, Rp110 triliun menjadi masih sangat relatif tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terhadap Pemilu 2024,” sambungnya.
Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini, sebab utama anggaran Pemilu 2024 lebih besar dibandingkan Pemilu 2019 adalah terkait honorarium penyelenggara Pemilu 2024 yang bersifat ad hoc.
Karena itu, lanjut Rifqi, Komisi II harus memproteksi hal ini, termasuk juga digitalisasi anggaran pemilu yang tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak kecil.
“Mulai dari tingkat TPS, desa, hingga kecamatan, yang selama ini honorarium yang diterimanya terhitung kecil dengan kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu,” bebernya.
Sebelumnya, KPU RI menyatakan bakal fokus pada anggaran dari aspek elektoral. Adapun yang dimaksud seperti pengadaan logistik di masa pandemi seperti alat pelindung diri (APD) serta dukungan fasilitasi kesehatan bagi calon badan ad hoc PPK, PPS, dan KPPS untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Demikian disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Mendagri, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/4/2022).
Dengan begitu, menurut Hasyim, peninjauan ulang atas anggaran ini ada potensi untuk dilakukan sejumlah efisiensi.
“Itu selama ini kan keluhannya ketika mau mendaftarkan diri syarat kesehatannya belum diperiksa. Oleh karena itu mohon nanti fasilitas dari pemerintah daerah untuk pemeriksaan kesehatan teman-teman calon penyelenggara Pemilu,” ujar Hasyim.[]