pojokdepok.com -, Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu mengingatkan anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju bertugas sesuai tupoksinya.
Pernyataan itu disampaikan Masinton di tengah kontroversial pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim memiliki big data, yakni 110 juta warganet ingin penundaan Pemilu 2024.
“Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi. Bagaimana perang-perang dinyatakan, saya melihat dipodcastnya, tiga tahun ya, sama saja itu kan tiga periode,” ucap Masinton saat intrupsi rapat Paripurna DPR RI KE-17 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
baca juga:
Masinton menilai adanya indikasi mengaburkan sistem demokrasi. Dia merasa demokrasi saat ini diarahkan dengan tidak menggunakan dialog, tetapi memaksakan. Padahal, demokrasi seyogyanya mengutamakan dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal strategis.
“Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang. Ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah,” ungkapnya.
“Saya ingat betul bangsa ini didirikan dari berbagai elemen kebangsaan, tidak ada lagi yang harus mendominasi,” sambungnya.
Selain itu, Masinton menyebut ada upaya pengangkangan demokrasi apabila menteri mencoba mendiktekan agendanya di luar tupoksinya.
“Nah ini yang menurut saya pimpinan lewat sidang paripurna ini kegelisahan dalam konteks demokrasi ini,” tuturnya.[]