Jakarta, pojokdepok.com – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi blak-blakan menjelaskan polemik harga jagung untuk pakan ternak dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (21/9/2021). Ia mengungkapkan, kenaikan harga terjadi akibat supply and demand yang tidak seimbang.
“Kalau kita punya 2,3 juta ton jagung, mungkin gak harga meroket seperti itu? Gak mungkin,” kata Lutfi menjawab beberapa pertanyaan wakil rakyat.
Padahal, dalam rapat kerja kemarin, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengklaim pasokan jagung mencapai 2,37 juta ton. Namun, ketika ditanya apakah Kementerian Pertanian (Kementan) berbohong soal data, Lutfi mengaku enggan menunjuk instansi lain dalam persoalan ini.
“Kita jangan ngomong jutaan, ngomong 7 ribu (ton) aja nggak ada buat kebutuhan satu bulan di Blitar, nggak ada barangnya,” ujar Lutfi. “Hari ini kalau ada 7 ribu (ton) sudah bagus, kalau ada mesti dikumpulin dari seluruh Indonesia ada 7 ribu (ton),” lanjutnya.
Padahal, demi meminimalisir harga, perlu ada stok yang cukup. Karenanya, Lutfi berencana untuk memberikan subsidi langsung kepada peternak menggunakan skema Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), asalkan barangnya memang tersedia.
“Jadi kita siapin satu bulan ini di Blitar, Tasikmalaya, Lampung, ada empat tempat sebesar 30 ribu ton. Kalau perlu Rp 1.500 x 30 ribu ton jadi Rp 45 miliar kita siap. Kita ada duit kira-kira Rp 1,5 triliun,” kata Lutfi.
Persoalan terkait harga jagung untuk pakan ternak mendapat perhatian publik usai adanya protes dari kalangan peternak ayam. Mereka juga diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pekan lalu.
Di sisi lain, Kementan mengklaim ada stok 2,37 juta ton. Jumlah ini tersebar di Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) sebanyak 722 ribu ton. Lalu, di pengepul 744 ribu ton, di agen 423 ribu ton, dan sisanya di usaha lain sampai eceran ke rumah tangga.
(miq/miq)
