pojokdepok.com -, Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya menilai wajar para keluarga TNI-Polri membahas pemindahan ibu kota negara (IKN) melaui grup WhatsApp.
Sebab, menurut Sigit, sedikit banyak kebijakan akan berpengaruh pada rumah tangga mereka ketika suami/istri tengah menjalankan dinas di Markas Besar masing-masing di Jakarta.
“Wajar jika istri para prajurit TNI dan anggota Polri membahas Ibu kota Negara baru di WA Grup,” ujar Sigit dikutip dari akun Twitter-nya @sigitraditya_, Jumat (4/3/2022).
baca juga:
Lebih lanjut Sigit mengatakan, mestinya pemerintah juga dapat menyiapkan sarana dan prasarana lebih matang yakni mulai dari pembangunan markas, rumah dinas, sekolah anak-anak dan segala sarana pendukung lainnya.
“Bila Ibu Kota Negara pindah apakah Markas Besar TNI (juga AD, AL, AU) serta Markas Besar Polri beserta jajarannya akan tetap di Jakarta? Tentunya akan ikut pindah,” tandasnya.
Sigit menuturkan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung tersebut juga dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Oleh karenanya, Sigit memprediksi akan ada risiko keluarga yang berpisah dengan kepala keluarga.
“Dan konsekuensi ekonomi dan pembinaan rumah tangga. Jadi, wajar jika para istri prajurit TNI dan anggota Polri membahasnya,” pungkasnya.
Wajar jika istri para prajurit TNI dan anggota Polri membahas Ibukota Negara Baru di WA Grup. Sedikit banyak kebijakan tsb akan berpengaruh pada rumah tangga mereka yg suaminya saat ini dinas di Markas Besar masing-masing di Jakarta.
— Sigit Raditya (@sigitraditya_) March 4, 2022
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan mendisiplinkan keluarga jadi salah satu arahan dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2022. Jokowi meminta keluarga TNI-Polri disiplin, termasuk tentang grup WhatsApp. Rapat pimpinan TNI-Polri 2022 digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Forum ini bertemakan ‘TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural’. Jokowi, dalam arahannya, mengingatkan TNI-Polri tentang kedisiplinan nasional. Perihal undangan penceramah juga disinggung Jokowi yang mulanya membahas demokrasi dan kultur di TNI-Polri.
“Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, eh, eboleh… dengan berbicara masalah demokrasi. Tidak ada yang namanya di tentara, di kepolisian, enggak ada. Seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa, kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” kata Jokowi. []