pojokdepok.com -, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menuding wacana jabatan presiden tiga periode digunakan Partai Demokrat sebagai panggung politik. Menanggapi tudingan Ngabalin, Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap menyinggung peran partai politik yang dijalankan partainya.
“Sebagai Parpol, PD menjalankan fungsi sarana kontrol politik,” kata Yan dikutip dari akun Twitter @YanHarahap, Sabtu (2/4/2022).
Sebaliknya, Yan mengatakan wacana presiden tiga periode makin liar. Bahkan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi ‘terlihat’ melakukan ‘provokasi’ seolah wacana tersebut keinginan arus bawah.
baca juga:
“Mobilisasi massa seolah mendukung, makin nyata,” cuitnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tegas menertibkan pembantunya terkait manuver skenario jabatan tiga periode.
Hal itu disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dia menilai hal itu mencederai agenda reformasi.
“Ini terjadi karena Pak Jokowi tak merespons secara tegas untuk menertibkan para pembantunya yang terus menerus melakukan manuver pelanggengan kekuasaan ini baik melalui skenario tiga periode maupun skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Kamhar kepada wartawan.
Merespon Kamhar, Ali Mochtar Ngabalin malah balik bertanya siapa yang pembantu Jokowi yang dimaksud.Ngabalin menyebut tidak ada pembantu presiden yang berbeda pandangan dengan Jokowi mengenai isu 3 periode. Baik para menteri dan para pembantu Jokowi di Kantor Staf Presiden.
“Kan tidak ada satupun pembantu Presiden, baik para menteri, baik kami-kami yang ada di Kantor Staf Presiden atau yang ada di lingkungan Istana ini, yang tidak keluar dari jalur atau tidak offside, atau mungkin berbeda dengan sikap pikiran dan pandangan dengan Bapak Presiden Joko Widodo,” tutur Ngabalin.
Menurut Ngabalin, tidak ada para pembantu Jokowi yang berjalan dengan visinya masing-masing. Para pembantu Jokowi, sebut Ngabalin, bekerja berdasarkan visi dan misi Jokowi-Ma’ruf Amin, begitu pula dengan masa jabatan presiden.
Lebih lanjut, Ngabalin menilai pihak yang mengangkat isu jabatan presiden 3 periode adalah mereka yang ingin mencari panggung. Dia menyebut pihak itu bisa saja mencari panggung untuk partai politik mereka.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang terus mengangkat masalah ini, justru kami mencurigai, kami tidak menuduh, tapi kami mencurigai, justru ada yang menggunakan momentum ini sebagai panggung dalam politik mereka, dalam politik partai yang sedang dipakai untuk terus mencari panggung dalam suasana seperti ini,” jelas Ngabalin.[]