pojokdepok.com -, Ekonom senior, Emil Salim mengingatkan kontestan pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024 untuk menjaga kesopanan dalam pertarungan politik.
“Jagalah kesopanan tutur-kata dalam pertarungan politik demi tegak-tumbuhnya demokrasi yang fitri,” ujar eks menteri era Soeharto itu dikutip dari akun Twitter @emilsalim2010, Rabu (9/2/2022).
Menjelang Pilkada 2024 akan sangat kental semangat “siapa yg mengeritik saya adalah lawan-politik saya”, maka semangat diskusi-kritis dan demokrasi sehat akan terganggu. Karena iru jagalah kesopanan tutur-kata dalam pertarungan politik dem tegak-tumbuhnya demokrasi yg fitri
baca juga:
— Emil Salim (@emilsalim2010) February 9, 2022
Menurut Emil, jelang Pilkada 2024 akan sangat kental dengan slogan “siapa yang mengeritik saya adalah lawan-politik saya”.
“Maka semangat diskusi-kritis dan demokrasi sehat akan terganggu,” tandasnya.
Diketahui, Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyepakati tanggal pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Pemilu akan digelar 14 Februari, sedangkan pilkada dihelat 27 November.
Keputusan itu diambil pada rapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1/2022). Tiga pihak menyetujui usulan yang dibawa KPU dalam rapat tersebut.
“Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024,” ucap dikutip dari CNNindonesia.com, Rabu (9/2/2022).
“Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024,” lanjut Doli.
Kesepakatan itu tercapai usai pembahasan kurang lebih delapan bulan. Ketiga pihak sempat menunda keputusan karena tak kunjung menemukan kesepakatan soal tanggal pemilu dan pilkada 2024.
Pada September 2021, kesepakatan hampir tercapai. Saat itu, rapat konsinyering KPU, DPR, dan pemerintah telah menyepakati tanggal 21 Februari untuk pemilu dan 27 November untuk pilkada.
Keputusan ditunda pada detik akhir karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak hadir pada rapat tanggal 6 September 2021.
Tito beralasan mendapat tugas dadakan dari Presiden Joko Widodo untuk meninjau persiapan PON XX di Papua. Rapat diundur ke 16 September 2021. Pada saat itu, Tito hadir. Namun, ia justru mengajukan penundaan keputusan soal tanggal Pemilu 2024.
“Kami meminta penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan di Rapat Kerja Komisi II, di rapat berikutnya, sebelum masa reses,” ungkap Tito pada 16 September 2021.[]