Pengamat : Yassona, Risma dan Moeldoko Layak Diganti 

pojokdepok.com -, Pengamat politik Ujang Komarudin menilai kinerja Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kurang memuaskan dan layak diganti. 

Meski demikian, Ujang mengatakan bahwa kemungkinan untuk mengganti Yassona sangat kecil. Hal ini dikarenakan wacana pergantian sudah berhembus sejak periode pertama pemerintahan Jokowi, namun malah dipertahankan hingga kini. 

Ujang menduga, Yasonna tetap dipertahankan karena mendapat perlindungan dari partainya. 

“Sesungguhnya isu penggantian Yassona ini sudah sejak lama, sejak jilid pertama pemerintahan Jokowi. Bukan diganti malah dijadikan kedua kali, inikan sesuatu yang aneh, artinya partai ya melindungi terkiat dengan kesalahan-kesalahan, kinerja-kinerja jelek, tapi tetap dijadikan (memteri),” kata Ujang, Minggu (24/10/2021). 

Begitu juga dengan Risma. Menurut Ujang, Risma sangat kayak diganti. 

“Kelihatannya sih, kalau secara kinerja mestinya (Risma) diganti, itukan kinerjanya kontraproduktif, sering marah-marah dan sebagainya. Tetapi dalam konteks kalkulasi politik kepentingan PDIP bisa jadi tidak (diganti), ini yang jadi persoalan,” imbuhnya. 

Sementara, Ujang menyebut  Moeldoko layak diganti karena telah mencoreng nama presiden. Moeldomo dianggap melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat.

“Mestinya memang diganti, kan sudah mencoreng nama Jokowi dan istana terkait dengan kudeta Partai Demokrat, tapi kan persoalannya ketika reshuffle di Desember 2020 kan tidak diganti juga, jadi mungkin ada pertimbangan lain. Ya saya sih tidak yakin Moeldoko akan diganti,” ujarnya. 

Ujang menambahkan, menurutnya kepentingan reshuffle kabinet setidaknya ada dua tujuan, pertama mengakomodir masuknya PAN. Kedua evaluasi kinerja menteri.

“Pertama untuk mengakomodir masuknya PAN, yang kedua mau mengevaluasi menteri-menteri yang kinerjanya buruk,” tandasnya. 

Seperti diketahui isu reshuffle kabinet mulai mencuat pasca Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung ke dalam koalisi partai politik (parpol) pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.[[