pojokdepok.com -, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penundaan Pemilu 2024 hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan kuat dari rakyat.
“Kalau tidak ada kehendak kuat rakyat, tidak mungkin bisa dilaksanakan,” kata Jazilul dalam diskusi FPKB MPR RI dengan Tema “Wacana Penundaan Pemilu Dalam Koridor Konstitusi” di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
“DPR, MPR adalah cerminan kehendak rakyat. Kalau wacana ini mendapatkan dukungan rakyat kuat maka cukup alasan bagi MPR menjalankan amendemen,” sambungnya.
baca juga:
Jazilul menyebut, usulan penundaan Pemilu ini lebih kepada memberikan pintu usulan kepada partai-partai. Artinya, belum sampai pada pengambilan sikap.
“Jangan-jangan kalau nanti wacana ini terus digulirkan, nanti pada tahap pengambilan keputusan resminya, partai-partai setuju. Kita tunggu saja,” ujarnya.
Jika nantinya terjadi amendemen, kata Jazilul, penundaan Pemilu baru sebatas wacana sehingga layak didiskusikan untuk mencari tahu pasal mana harus diubah. Bagaimana pula persetujuan atau penolakan partai-partai.
”Bagi PKB ini baru pada tahap dasar kalau didukung rakyat. Kalau enggak, ya berhenti. Penundaan Pemilu kapan, waktu masih dua tahun. Perbincangan publik masih bisa berubah,” paparnya.
Dia mengungkapkan, penundaan Pemilu bukan persoalan sepele. Mekanismenya juga tidak mudah, rumit, termasuk dampaknya.
“Tapi kesimpulannya kalau kita mau melakukan amendemen maka dibutuhkan kehendak rakyat yang kuat,” pungkasnya. []