pojokdepok.com -, Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Wijayanto menilai usulan penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden merupakan tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia.
“Sejak tahun 2019 saya sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, dan sampai tahun 2022 ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu, yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga. Ini menjadi alarm tanda bahaya,” kata Wijayanto, Selasa (2/3/2022).
“Kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi,” imbuhnya.
baca juga:
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tegas menolak wacana penundaan pemilu.
“Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat. Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi? Kita berkeliling ke 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik. Prioritas pun tidak ada,” ujar AHY, (26/2/2022).
Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, partainya akan selalu menyuarakan kebenaran. Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat selalu tunduk pada konstitusi.
“Sudah jelas Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada perpanjangan jabatan Presiden. Wacana menunda Pemilu sama dengan wacana perpanjangan jabatan Presiden. Kata Presiden, ini sama dengan menampar muka beliau. Memalukan orang-orang yang ingin memalukan nama Presiden ini,” ucap Jovan mengingat ucapan Jokowi.
“Saya setuju dengan pernyataan Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa parpol yang mendukung ide penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden telah mengkhianati amanat reformasi. Padahal salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan Presiden yang dituangkan dalam UUD 1945,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Jovan mengatakan, Presiden Jokowi harus kembali bersikap dengan munculnya usulan penundaan Pemilu.
“Kalau Presiden diam, nanti orang pikir anggap benar. Sekali lagi kasihan nama Presiden dirusak oleh orang-orang bermental Orde Baru,” ujarnya.[]