pojokdepok.com -, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku tidak setuju penggunaan antigen atau PCR untuk syarat perjalanan dengan moda transportasi umum apapun.
“Jika merujuk hasil penelitian dari para pakar Epidemiologi yang mengatakan penggunaan tes PCR dinilai tidak akan efektif jika hanya digunakan sebagai pemeriksaan satu kali tanpa indikasi apapun misalnya indikasi kontak erat,” kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (29/10/2021).
Guspardi menyarankan, lebih baik memperketat protokol kesehatan seperti mendisiplinkan pemakaian masker dan menetapkan kapasitas penumpang 50-75 persen dengan pengaturan jarak antar penumpang serta menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk khusus untuk kereta api.
“Cara-cara itu dinilai para pakar Epidemiologi yang notabene ahli dibidangya lebih efektif dan membantu dibanding mewajibkan tes PCR,” tutur Anggota Komisi II DPR RI itu.
Guspardi menambahkan, bila pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga Covid-19 menjelang nataru, jangan jadikan tes usap PCR sebagai syarat mutlak untuk perjalanan untuk semua moda transportasi.
“Rapid tes antigen dirasa cukup untuk melakukan skrining dalam memantau mobilitas masyarakat. Dan tak kalah penting, bagaimana pemerintah lebih memasifkan lagi vaksinasi untuk rakyat, supaya tercipta kekebalan komunal atau herd immunity,” katanya.
Kemudian, kata Guspardi, berdasarkan laporan ICW sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 keuntungan bisnis PCR sangat menggiurkan. Provider atau penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR setidaknya mendapatkan keuntungan sekitar Rp10,46 triliun atau Rp1 triliun lebih perbulan.
“Kesan yang timbul di masyarakat bahwa pemerintah lebih pro kepada pengusah yang mempunyai bisnis tes usap PCR ketimbang rakyat. Wajar juga kecurigaan masyarakat yang menduga telah terjadi “permainan” dengan menjadikan komuditas kesehatan sebagai ladang bisnis yang menguntungkan kelompok tertentu,” ulas Guspardi.
Oleh karenanya, Guspardi mengingatkan agar pemerintah mesti segera membatalkan rencana syarat tes PCR untuk semua moda transportasi umum. Seharusnya Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan menyiapkan berbagai alternatif dan solusi guna memitigasi risiko Covid-19.
“Rakyat jangan dikorbankan dengan kebijakan PCR ini. Semestinya Negara hadir untuk menjamin dan memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal, tanpa membenani dan memberatkan masyarakat,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut. []