pojokdepok.com -, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta penyelenggara pemilu menyisir ulang anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Ia berharap dapat dilakukan efisiensi anggaran.
“Kita memang meminta penyelenggara mulai menyisir ulang, melakukan semacam penyisiran setiap detail setiap tahapan baik untuk pemilu maupun pilkada karena memang anggaran yang diminta dalam situasi hari ini terasa berat,” kata Saan saat ditemui di gedung perlemen, Senayan, Jakarta, Selasa(02/11/2021).
Saan mengatakan bahwa besaran anggaran yang diajukan KPU, Bawaslu dan DKPP cukup memberatkan.
“Kalau pun misalnya itu untuk Pemilu sudah pasti dibiayai oleh APBN itukan penyelenggara KPU meminta 86 T, belum lagi Bawaslu, belum lagi DKPP.Pilkada mereka mengusulkan 26 T, kalau itu dibiayai oleh APBN itu pun di total antara biaya pemilu, pilkada itu bisa mencapai 120 T,” kata Saan.
Menurut Saan, besarnya anggaran yang diusulkan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran sebagai tujuan awal diselenggarakannya pemilu dan pilkada serentak 2024.
“Padahal tujuan pilkada (dan pemilu) dilakukan serentak itu salah satunya efisiensi soal anggaran. Justru kalau misalkan anggarannya malah besar di mana pemilu disatukan, juga pilkada diserentakan malah membengkak, semangat untuk melakukan efisiensi yang menjadi semangat utama itu tidak tercapai,” terang politisi Partai Nasdem tersebut.
Kepastian besaran anggaran Pemilu 2024 yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) disampaikan salah satu komisionernya, Pramono U Tanthowi. Dia mengatakan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Honor petugas KPPS menjadi salah satu alasan kenapa usulan anggaran membengkak.
“Terkait anggaran Pemilu 2024, KPU sejauh ini sudah mengusulkan besaran anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun dan Pilkada 2024 sebesar Rp 26 triliun. Salah satu yang membengkak yang cukup besar itu yang kita usulkan adalah honor KPPS,” ujar Pramono dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (11/9/2021).[]