pojokdepok.com -, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebutkan, MPR merupakan lembaga negara yang paling tepat untuk menginisiasi agenda-agenda yang dibutuhkan untuk merumuskan pokok-pokok haluan negara (PPHN).
Dalam konteks pembentukan PPHN, menurutnya, MPR perlu menjadi lembaga perwakilan yang inklusif.
“Agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama dan perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan PPHN,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (19/10/2021).
Bamsoet memaparkan, lembaga MPR yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPR merupakan lembaga perwakilan terlengkap.
“Lembaga ini merepresentasikan kedaulatan rakyat karena dalam MPR ada representasi rakyat Indonesia dari tiap-tiap daerah,” tuturnya.
Dalam konteks pembentukan haluan negara, lanjut Bamsoet, revitalisasi lembaga perwakilan yang inklusif perlu dilakukan.
Karena itu, Bamsoet mengajukan pertanyaan untuk dibahas dalam FGD ini, yaitu dari perspektif komposisi keanggotan yang ada saat ini, apakah MPR sudah dipandang memadai sebagai lembaga perwakilan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, serta apa saja alternatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif.
“Agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama, perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan kaidah penuntun yang berisi arah-arah dasar bersifat ideologis, strategis teknokratis, dengan menghimpuan sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam membangun negara Indonesia,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan itu Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), mengatakan dari sisi keangotaan MPR saat ini tidak cukup memadai karena keanggotaannya tidak lengkap karena tidak mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke.