pojokdepok.com -, Pengamat kebijakan publik A. Khoirul Umam menilai usulan penundaan pemilu 2024 sebagai testing the water alias mengetes respon publik terhadap upaya memperpanjang kekuasaan politik seperti era Orde Baru yang dijalankan Soeharto.
“Dari sekian banyak narasi yang diusung kembali mencoba melakukan testing the water untuk mengembalikan arsitektur politik Orde Baru. Polanya cukup mirip,” ucap Umam dalam sebuah diskusi daring, Rabu (2/3/2022).
Civil society, sebut Umam, perlu menyampaikan sikap tegas, menolak penundaan pemilu yang juga berarti memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi.
baca juga:
“Saya sangat berharap Islamic-based civil society khususnya PBNU dan Muhammadiyah, sikap dan statementnya harus clear,” kata dia.
Di sisi lain, Managing Director Paramadina Public Policy Institute itu mempertanyakan ketegasan dan sikap diam Presiden Jokowi. Menurutnya, ketidaktegasan dan sikap diam menandakan bahwa kepala negara berada dalam barisan yang mendukung penundaan pemilu 2024 untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan.
“Seharusnya presiden bersikap jelas dan tegas, tidak diam atau mendiamkan,” katanya.
Umam menilai ada tanda, kalkulasi, dan strategi di balik ketidaktegasan Jokowi. Sehingga masyarakat wajar mempertanyakan kembali komitmen reformasi yang dititipkan kepadanya.
“Kalau itu semua dilakukan, wajar kita masyarakat sipil di kalangan menengah terdidik mempertanyakan, ‘ada apa dengan reformasi yang dititipkan terhadap pemimpin kita?’,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Faisal Basri menyinggung penyalahgunaan kekuasaan dengan mengutip pernyataan Lord Acton, bahwa ‘power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely’.
Faisal menyebut tidak ada alasan untuk Jokowi melanjutkan kekuasaan. Sebab dari sisi ekonomi, Jokowigagal mempertahankan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi. Bahkan, pada 2020 Indonesia telah kembali menjadi negara dengan pendapatan rendah.
“Salah satu indikatornya, adalah GNI (Gross Nasional Income) per kapita turun. Pada 2021, GNI per kapita belum bisa kembali (reborn). Kemungkinan reborn terjadi dalam tiga sampai empat tahun lagi,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik Prof. Azyumardi Azra menyebut upaya memperpanjang kekuasaan masih akan terus berlanjut. Untuk itu ia berharap civil society menggalang kekuatan.
“Masih relatif banyak guru besar dan dosen yang selama ini diam kemudian ikut bersuara, ini sangat mungkin dikonsolidasikan.Yang belum kita lihat komentar dan gerakan dari aktivis mahasiswa dari BEM dalam kehebohan ini,” kata mantan Rektor UIN Jakarta.
Azyumardi juga menyarankan agar masyarakat sipil memperkuat barisan terkait isu penundaan pemilu.
“Masyarakat sipil harus merapat, kita harus mendukung PDIP dan Nasdem, PPP, PKS supaya jangan sendiri, kita kasih semangat terus. Kita dorong supaya mereka konsisten jangan sampai berubah lagi, plin plan,” katanya.[]