pojokdepok.com -, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merespons isu perpanjangan masa jabatan kepala negara lewat penundaan Pemilu 2024.
Jamiluddin mengatakan, sebelumnya memang Presiden Jokowi menolak perpanjangan masa jabatannya. Namun, pernyataan yang disampaikan Jokowi kala itu terlalu normatif. Dia meminta agar pernyataan itu disampaikan langsung dan secara terbuka oleh Jokowi.
“Kalau presiden hanya mengajak semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi, tentu ajakan tersebut sangat normatif. Respon seperti ini memang standar normatif yang harus disampaikan dan dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk presiden,” katanya dalam keterangannya, Sabtu (5/3/2022).
baca juga:
“Wacana penundaan pemilu 2024 sudah mengarah polarisasi yang tajam, maka respons normatif seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Presiden Jokowi sudah harus tegas dengan menyatakan sikapnya agar polarisasi pendapat dapat diminimalkan,” katanya menambahkan.
Menurutnya, kalau Presiden Jokowi tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024, penggalangan massa untuk menggiring penundaan pemilu akan reda dengan sendirinya. Artinya dengan ketegasan presiden, kegaduhan terkait isu penundaan Pemilu dapat diredam.
“Selain itu, respon tegas akan mementahkan spekulasi keterlibatan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu 2024. Masyarakat akan menilai Presiden Jokowi memang tidak berada di balik layar terkait wacana tersebut,” ucapnya.[]