pojokdepok.com -, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Arahan disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri, Rabu (6/4/2022).
Menanggapi itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan menteri yang mengacuhkan arahan Jokowi sebaiknya mundur saja. Sebab menurutnya larangan Presiden sudah sangat jelas dan konkret.
“Karena itu menurut hemat saya, menteri yang (merasa) ditegur sejatinya mengundurkan diri saja jika masih punya muka, ” kata Emrus.
baca juga:
Ia menilai arahan Jokowi merupakan bentuk kekecewaan kepada para menteri yang terus menggaungkan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
“Ketegasan Presiden ini sangat konsisten dengan pernyataan sebelumnya terkait hal yang sama. Ketika itu ia mengatakan ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau menjerumuskan. Itu saja,” imbuhnya.
Meski tidak menyebut secara terang nama menteri yang dimaksud, Jokowi dikatakan Emrus melihat bahwa apa yang disampaikan oleh menteri-menteri tersebut hanya menyambung maksud dari aktor politik tertentu.
“Bisa jadi menteri yang bersangkutan hanya sekedar menyampaikan pesan dari orang atau aktor politik yang mempunyai motif komunikasi politik pragmatis, ” pungkasnya.[]